Kam. Okt 22nd, 2020

BKD

INKA # INFORMASI KEPEGAWAIAN

Rapat Koodinasi Teknis Kepegawaian Se-Papua Barat Tahun 2020

KEPALA BKD,SEKDA,KEPALA BKN REG XIV,NARASUMBER BKN JKT
Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Papua Barat Oleh Sekda Provinsi Papua Barat Drs. N.D. Mandacan, M.Si

“MEMBANGUN DENGAN HATI MEMPERSATUKAN DENGAN KASIH,  MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

GUBERNUR PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA BARAT

PADA PEMBUKAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  TEKNIS KEPEGAWAIAN SE- PAPUA BARAT

Sorong, 12 Februari 2020

YTH.        DEPUTI BIDANG SDM APARATUR DAN DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA KEMENTERIAN PAN-RB

YTH.        KEPALA KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI;

YTH.        PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT;

YTH.        KEPALA BKPSDM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA BARAT; SERTA

YTH.        PARA PESERTA RAKORNIS KEPEGAWAIAN DAN HADIRIN  YANG BERBAHAGIA.

SYALLOM, ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH,

OM SWASTIASTU, NAMO BUDHAYA,                 SALAM KEBAJIKAN…

MENGAWALI SAMBUTAN INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS BERKAT RAHMAT DAN KARUNIANYA YANG SENANTIASA DIBERIKAN KEPADA KITA SEHINGGA SAAT INI KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS KEPEGAWAIAN SE PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI INI MERUPAKAN PROGRAM KERJA DARI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT YANG DIJADIKAN SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI, DAN SARANA SALING BERINTERAKSI SESAMA PENGELOLA KEPEGAWAIAN GUNA MEMBAHAS BERBAGAI PERMASALAHAN DAN CARA PENYELESAIAN, SERTA MENDAPATKAN INFORMASI PENTING DAN STRATEGIS TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA PEMBINAAN SDM APARATUR SEHINGGA  DIHARAPKAN DAPAT BERKINERJA MEWUJUDKAN PELAYAN YANG LEBIH BAIK.

Peserta Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Kepegawaian

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG SEDANG DILAKSANAKAN SAAT INI MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS UNTUK MEMBANGUN APARATUR SIPIL NEGARA AGAR LEBIH BERDAYA GUNA DALAM MENGEMBAN TUGAS PEMERINTAHAN. DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL, MAKA REFORMASI BIROKRASI KHUSUSNYA DI BIDANG SDM APARATUR AKAN SEMAKIN JELAS ARAH TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PENCAPAIAN CITA-CITA BANGSA. HAL INI MENJADI HARAPAN BESAR BAGI KITA BERSAMA BAHWA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG SAAT INI SEDANG BERJALAN AKAN MENJAWAB TANTANGAN-TANTANGAN BESAR DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN BAIK TINGKAT DAERAH MAUPUN NASIONAL, DIMANA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN INI DIPERLUKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG DINAMIS, ADAPTIF, VISIONER DAN BERTANGGUNGJAWAB SERTA BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK. BIROKRASI SEMACAM ITU HANYA DAPAT DIWUJUDKAN APABILA DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG PROFESIONAL, BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK, MEMILIKI KAPASITAS DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BERINTEGRITAS TINGGI YANG MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KHUSUSNYA DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN. UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM KEPEGAWAIAN DAN APARATUR NEGARA YANG IDEAL MAKA PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGERAK BIROKRASI, HARUS DILAKUKAN MELALUI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEADILAN, KETERBUKAAN, KESEJAHTERAAN SERTA INTEGRITAS DAN KOMPETENSI, BAIK PADA TAHAP PENGADAAN DAN SELEKSI, PROMOSI DAN MUTASI, PENILAIAN KINERJA, POLA KARIR, PENGENDALIAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PEGAWAI, HINGGA PENETAPAN PENSIUN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI BERSAMA BAHWA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG PARIPURNA DI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TANGGAL 20 OKTOBER 2019, TELAH MENYAMPAIKAN ARAHAN DAN SALAH SATUNYA ADALAH PERLU DILAKUKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL DAN MENGGANTI JABATAN TERSEBUT DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG BERBASIS PADA KEAHLIAN/KETRAMPILAN DAN KOMPETENSI TERTENTU. PENYEDERHANAAN BIROKRASI INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG LEBIH DINAMIS DAN PROFESIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI UNTUK MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH KEPADA PUBLIK, YANG TENTUNYA HAL INI AKAN DIIKUTI DENGAN UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA. ARAHAN PRESIDEN TERSEBUT TENTU MENGISYARATKAN PERLUNYA TINDAK LANJUT YANG BERSIFAT KONKRET DENGAN CARA MENGALIHKAN JABATAN STRUKTURAL YANG TERDIRI DARI JABATAN ADMINISTATOR (JABATAN STRUKTURAL ESELON III), JABATAN PENGAWAS (JABATAN STRUKTURAL ESELON IV) DAN JABATAN PELAKSANA DISELURUH TINGKATAN PEMERINTAHAN SECARA SELEKTIF.

TERHADAP PEJABAT PADA TATANAN ESELON III DAN IV SERTA JABATAN PELAKSANA YANG TERDAMPAK PENGALIHAN AKIBAT DARI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI TERSEBUT, DIALIHKAN MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL YANG SESUAI DENGAN BIDANG DAN TUGAS JABATAN FUNGSIONALNYA DENGAN MEMPERHATIKAN JENJANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN PENGHASILAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG BERSANGKUTAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV SERTA JABATAN PELAKSANA MENDAPAT PENGECUALIAN PADA JABATAN STRUKTURAL YANG MEMENUHI KRITERIA SEPERTI :

  1. MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA DENGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN BARANG / JASA;
  2. MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI YANG BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN/ OTORITAS, LEGALISASI, PENGESAHAN, PERSETUJUAN DOKUMEN, ATAU KEWENANGAN KEWILAYAHAN;
  3. KRITERIA DAN SYARAT LAIN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN USULAN MASING-MASING KEPADA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI, YANG AKAN DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN PENETAPAN JABATAN YANG DIPERLUKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV DAN JABATAN PELAKSANA. 

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA UNTUK MEMPERCEPAT PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV SERTA JABATAN PELAKSANA, MAKA TENTUNYA KEPADA SEMUA PENGELOLA KEPEGAWAIAN DALAM HAL INI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI TINGKAT PROVINSI MAUPUN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DAPAT MELAKSANAKAN LANGKAH STRATEGIS BERUPA INDENTIFIKASI UNIT KERJA ESELON III, IV DAN JABATAN PELAKSANA YANG DAPAT DISEDERHANAKAN DAN DIALIHKAN, MELAKUKAN PEMETAAN JABATAN ESELON III, IV DAN JABATAN PELAKSANA, MELAKUKAN PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL, MELAKUKAN PENYELARASAN KEBUTUHAN ANGGARAN TERKAIT DENGAN PENGHASILAN PADA JABATAN YANG TERDAMPAK, SERTA MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN KEPADA PARA ASN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

AKHIRNYA KEPADA NARASUMBER DARI KEMENTERIAN PAN-RB DAN KANREG XIV BKN MANOKWARI,  SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KESEDIANNYA MEMBERIKAN MATERI BAGI PARA PESERTA. DEMIKIAN JUGA SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PARA PESERTA YANG MERUPAKAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN BAIK DARI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MAUPUN DARI KABUPATEN/KOTA YANG HADIR PADA SAAT INI. SAYA HARAPKAN PERHATIANNYA UNTUK DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN RAKORNIS SAMPAI SELESAI AGAR NANTINYA DAPAT MENUNJANG KELANCARAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI TEMPAT TUGAS MASING-MASING.

DEMIKIAN HAL-HAL POKOK YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, DAN DENGAN MENGUCAP SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA “RAPAT KOORDINASI TEKNIS KEPEGAWAIAN SE  PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020” SAYA NYATAKAN SECARA RESMI DIBUKA. SEMOGA TUHAN SENANTIASA MEMBIMBING DAN MELINDUNGI KITA SEKALIN.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

  Sorong, 12 Februari 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT

    Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Layar by inka.