JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting
  • SYSTEM ADMINISTRASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN

 

 

News

Pemetaan Kompetensi Jabatan Dan SSCN

18 September 2018

Sosialisasi pemetaan kompetensi bagi jabatan pelaksana berbasis CAT dan persiapan pendaftaran seleksi CPNS melalui SSCN BKN Tahun 2018.

Afirmasi IPDN Provinsi Papua Barat Tahun 2018

14 September 2018

Tes jasmani/samapta seleksi khusus spcp ipdn prov.papua barat 2018.

LAUNCHING DAN SOSIALISASI TPP PAPUA BARAT

26 June 2018

(Manokwari, 25 Juni 2018)

Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan Launching dan Sosialisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Ruang Pertemuan Lt. 3 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Senin 25 Juni 2018. Acara yang dihadiri lebih dari 100 orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Barat dalam sambutannya menyatakan bahwa PNS selaku aparatur pemerintah pada hakekatnya merupakan aset yang harus dijaga dengan baik, dikembangkan dan dihargai karena merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja PNS, pemerintah perlu memberi kompensasi yang sesuai dengan tanggungjawab dan kinerjanya dalam organisasi dengan menerapkan sistem penyediaan jaminan kesejahteraan yang memadai sesuai ketentuan Per-undangundangan. Untuk itu, Gubernur Papua Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan tujuan meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan meningkatkan Disiplin Pegawai.

Penerapan TPP akan diperlakukan mulai 1 Juli 2018. Untuk itu, setiap PNS diharapkan dapat melakukan absensi mandiri pada mesin finger print yang telah terpasang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Unit Kerja (UK) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penarikan data secara online melalui aplikasi SIKKEPO (Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja Online) dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Untuk itu, admin SIKKEPO di setiap OPD/UK diharapkan untuk dapat melakukan update data sebelum penarikan data dilakukan oleh Admin SIKKEPO di BKD Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 beberapa kriteria yang digunakan untuk penetapan besaran TPP, diantaranya adalah beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya.

TPP hanya akan diberikan kepada PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (termasuk PNS yang berasal dari Luar Provinsi yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat), PNS yang sedang menjalani cuti (tertentu) dengan tidak memperhitungkan  prestasi kerja, dan Guru/tenaga kependidikan  serta Pegawai Tata Usaha SMA/SMK. Adapun PNS yang sedang tugas belajar dengan hanya memperhitungkan prestasi kerja saja.

Sedangkan untuk Pegawai yang mendapat hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun. PNS lain yang tidak mendapatkan TPP adalah PNS yang termasuk dalam kategori Pegawai titipan (di dalam atau di luar Provinsi Papua Barat), Pegawai yang berstatus terpidana, Pegawai yang diberhentikan sementara, Pegawai yang mengambil CUTI DI LUAR TANGGUNGAN  NEGARA, dan Pegawai yang sedang menjalani cuti besar serta cuti melahirkan anak ke empat  dan seterusnya.

 

Hits: 916