Rapat Crash Program UKP Tahun 2016 Meningkatkan SDM Pengelola Kepegawaian.

Manokwari-Rapat Crash Program tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat dibidang mutasi khususnya kepangkatan yang telah dilaksanakan di Ball Room Hotel Valdos pada tanggal 30 agustus 2016 berjalan dengan baik. Peserta Rapat Crash Program adalah pengelola administrasi kepegawaian  skpd se-Provinsi Papua Barat , pengelola administrasi kepegawaian kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat serta staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Sebagai narasumber Bapak S.E. Abdulrakhman, SE. Menyampaikan bahwa Rapat crash program usulan kenaikan pangkat ini dimaksudkan sebagai solusi  menyelesaikan usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil mulai dari proses usulan,  kelengkapan dan pemeriksaan administrasi, pengentrian aplikasi/ inbox, pengiriman, persetujuan teknis, hingga penetapan surat keputusan sampai penyerahan kepada PNS tepat pada waktunya sebagaimana tema Melalui semangat profesionalisme kita satukan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam upaya meminimalisir ketidak- lengkapan penyelesaian administrasi mutasi kepangkatan menuju Pegawai Negeri Sipil yang sejahtera”
Tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Crash Program UKP pengelola kepegawaian se-Provinsi Papua Barat adalah :
1. Penyatuan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam pengelolaan administrasikepegawaian di Provinsi Papua Barat dan Kanreg XIV BKN.
2. Pengelola administrasi kepegawaian dapat meminimalisir ketidaklengkapan persyaratan sehingga produk kepegawaian selesai tepat waktu.
3. Meningkatkan kemampuan SDM khususnya bagi pengelola kepegawaian.
Pada sesi tanyajawab, ada pertanyaan tentang penyesuaian ijazah dan menyinggung tentang izin dan tugas belajar. Bahwa nara sumber menjelaskan usul penyesuaian ijazah harus segaris atau sesuai dengan tupoksi PNS tersebut. Sebagaimana narasumber mencontohkan PNS dengan jabatan Perawat maka harus melanjutkan pendidikan ke sarjana keperawatan tidak bisa seorang perawat penyesuaian dengan ijasah sarjana kesehatan masyarakat dalam hal ini kasubag kepegawaian dinas kesehatan provinsi menambahkan bahwa seorang PNS tidak dibatasi untuk menuntut ilmu apapun tapi untuk penyesuaian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dijelaskan juga masalah tugas belajar dan izin belajar. Tugas belajar diartikan dengan mengikuti sekolah formal untuk jenjang lebih tinggi dengan biaya ditanggung oleh negara sedangkan izin belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan diluar jam kantor atau diluar jam kedinasan.
Untuk itu bagi PNS yang akan izin atau tugas belajar diharuskan terlebih dahulu mengurus SK izin/tugas belajar karena itu merupakan syarat mutlak penyesuaian ijazah. Penutupan penyampaian materi Crash Program narasumber mengharapkan kedepan sebagai pengelola administrasi kepegawaian harus bisa tanggap dan cepat dalam penyelesaian masalah. Burung irian Burung cendrawasih sekian dan terima kasih