Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Kinerja On-line

Bandung, 07 Maret 2017.

                Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Kinerja On-line yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 07-09 maret 2017 berdasarkan  kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi jawa Barat dengan 17 Pemerintah daerah Provinsi lain No.119/42/otdaksm tanggal 25 november 2016 dan hasil koordinasi dengan pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) bidang pencegahan tindak korupsi. Pemerintah Provinsi yang telah melakukan MOU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

  1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  2. Pemertintah Provinsi Sumatra Utara
  3. Pemerintah Provinsi lampung
  4. Pemerintah Provinsi NTT
  5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  6. Pemerintah Provinsi Papua
  7. Pemerintah Provinsi Riau
  8. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
  9. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  10. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  11. Pemerintah provinsi Bengkulu
  12. Pemerintah Provinsi Aceh
  13. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  15. Pemerintah Provinsi Papua Barat
  16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  17. Pemerintah Provinsi Banten

 

Dalam Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Kinerja On-line dibahas tentang

  1. Kebijakan manajemen kinerja (proses penerapan SKP on-line)
  2. Penyusunan Pergub Manajemen Kinerja (sebagai pedoman peraturan pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai).

 

Dasar pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :

  1. Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayat 6.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 63 ayat 2
  3. Permendagri nomor 13 tahun 2006 jo, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedomnan pengelolaan keuangan daerah, pasal 39 ayat 1 sampai dengan 8.
  4. Permen PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
  5. Permen PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah.
  6. Perka BKN Nomor 21 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

 

                Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil  Di Lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan instrumen penilaian yang terukur sebagai dasar penentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  secara umum instrumen penilaian adalah sebagai berikut :

  1. Orientasi Pelayanan.
  2. Integritas.
  3. Komitmen.
  4. Disiplin.
  5. Kerjasama.
  6. Kepemimpinan.

Sebagai pedoman peraturan pemberian tunjangan  tambahan penghasilan pegawai  tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang manajemen kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat dengan ini berupaya menyusun Peraturan Gubernur agar pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan agar segera terlaksana. Sebagai langkah awal pelaksanaan SKP on-line dan Absensi On-line. Diharapkan dengan adanya SKP sistem online bahwa PNS dapat melaksanakan TUPOKSI  dan kinerja secara terukur. Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya melaksanakan single salary sistem,  bahwa tidak ada lagi sistem honor dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan bahwa semua menjadi 1 penghasilan. Semoga pelaksanaan TPP dapat segera terwujud dan Pegawai Negeri Sipil dapat merasakan manfaatnya.