Laporan Pelaksanaan RAKORNIS Kepegwaian BKD Prov. Papua Barat Tahun 2017

      Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian bertempat di Ball Room Valdos Hotel, Jl.Trikora Wosi Manokwari pada tanggal 30-31 Maret 2017 dalam rangka koordinasi dan peningkatan pelayanan kepegawaian.

Sebagai dasar penyelengaraan :

  1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
  2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan MenPan-RB No.25 Tahun 2016 tentang Nomenkelatur Jabatan Pelaksana.
  4. Peraturan MenPan-RB No.26 tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Inpassing.
  5. Perka Kepala BKN No. 25 Tahun 2013.
  6. Perka Kepala BKN No.26 Tahun 2013.
  7. Keputusan Kepala BKD Provinsi Papua Barat No.800/397/III/BKD Tanggal 20 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rokornis kepegawaian Se-Provinsi Papua Barat.
  8. DPA BKD Provinsi Papua Barat No. 4.05.01.31.5.2 Tanggal 11 januari 2017.

Maksud dan Tujuan dilaksanakan Rakornis Kepegawaian adalah :

  1. Sebagai forum komunikasi dan pembahasaan permaslahan kepegawaian bagi para penggelola kepegawaian di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme SDM aparatur penggelola kepegawaian.
  3. Mendapatkan berbagai informasi penting dan rencana strategis terkait dengan kepegawaian dalam rangka pembinaan aparatur.

Sasaran yang hendak dicapai :

  1. Meningkatnya pengetahuan apapratur pengelola kepegawaian.
  2. Pengelola kepegawaian mampu meningkatkan kuailitas pelayanan administrasi kepegawaian.
  3. Pemahaman tentang pelaksanaan KPO dan PPO.
  4. Pemahaman tentang pelaksanaan Nomemkelatur Jabatan pelaksana dan pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional.

      Acara dibuka oleh Bapak Drs. MUSA KAMUDI, M.Si selaku ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI PAPUA BARAT yang didalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan SDM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar mampu menjawab tantangan zaman dalam pelayanan kepegawaian/masyarakat secara cepat dan akuntabel. ASN sebagai salah satu unsur penyelenggara negara tidak luput dari tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan, Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Bapak   Drs. MUSA KAMUDI, M.Si menambahkan agar peserta dapat mengikuti, menambah pengetahuan dan mengaplikasikan dalam pelayanan kepegawaian dengan lebih baik di Lingkungan Kerja masing-masing.