KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) adalah kartu identitas yang memuat data Peagawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik.

Penerbitan KPE didasarkan pada peraturan kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang KPE. KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. Sementara itu, suami/isteri dan anak yang menajdi tanggungan PNS atau penerima pensiun akan menerima KPE tambahan yang diterbitkan sebagai kartu identitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dan KPE tambahan bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada PNS dan penerima pensiun PNS dan keluarganya.

PNS yang menggunakan KPE dapat mengakses sejumlah layanan seperti pengambilan gaji, asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan/perbankan dan layanan lainnya.

Beberapa masalah yang mungkin ditemui terkait dengan kepemilikan KPE diantaranya :

1. Belum Perekaman Data

2. Belum terbit KPE setelah melakukan Perekaman Data

3. KPE Rusak / Patah / Terbelah / Terbakar

4. KPE Hilang

5. Data PNS (NAMA/TANGGAL LAHIR/NIP) di KPE berbeda dengan Fakta

6. Foto PNS di KPE tidak sesuai dengan PNS yang dimaksud

7. KPE tertelan ATM

8. KPE tidak bisa dipersonalisasi Bank

9. KPE Mutasi

 

 

Bagaimana jika PNS belum melakukan Perekaman Data  ? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PNS yang bersangkutan agar dapat dilakukan rekam data KPE.

  1. Lengkapi diri dengan : Surat pengantar dari SKPD; Foto copy SK Pangkat/Golongan Terakhir; Foto copy SK Konversi NIP Baru
  2. Datang ke BKD Provinsi Papua Barat di jam dan hari kerja
  3. Isi Formulir Pengajuan Penggantian/Cetak Baru KPE
  4. Lakukan perekaman data sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak BKN.
  5. Menunggu konfirmasi dari BKD (Setelah ada konfirmasi dari BKN dan KPE telah diterima BKD maka akan dikonfirmasi ke bagian Kepegawaian SKPD PNS yang bersangkutan)

 

Bagaimana jika PNS sudah melakukan Perekaman Data  tapi KPE belum terbit ? Berikut syarat-syarat yang harus ditempuh oleh PNS yang bersangkutan.

  1. Lengkapi diri dengan : Surat pengantar dari SKPD; Foto copy SK Pangkat/Golongan Terakhir; Foto copy SK Konversi NIP Baru
  2. Datang ke BKD Provinsi Papua Barat di jam dan hari kerja
  3. Isi Formulir Pengajuan Penggantian/Cetak Baru KPE
  4. Menunggu konfirmasi dari BKD (Setelah ada konfirmasi dari BKN dan KPE telah diterima BKD maka akan dikonfirmasi ke bagian Kepegawaian SKPD PNS yang bersangkutan)

Proses di instansi biasanya relatif singkat sedangkan proses di BKN biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat load pekerjaan di sana. Ketentuan mengenai Penggantian Kartu pegawai yang hilang ini diatur dalam Keputusan Deputi Inka BKN No.26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 8 april 2013 tentang SOP Implementasi KPE. Di dalam Kep Deputin Inka BKN tersebut juga diatur tentang prosedur perubahan data di kartu pegawai.

  • Bagaimana jika KPE telah Rusak / Patah / Terbelah / Terbakar ? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan ulang KPE yang Rusak / Patah / Terbelah / Terbakar.
    1. KPE Asli
    2. Fotocopy SK CPNS
    3. Fotocopy SK PNS
    4. Fotocopy Konversi NIP (jika memiliki)
    5. Datang ke BKD Provinsi Papua Barat di jam dan hari kerja
    6. Isi Formulir Pengajuan Penggantian/Cetak Baru KPE
    7. Menunggu konfirmasi dari BKD (Setelah ada konfirmasi dari BKN dan KPE telah diterima BKD maka akan dikonfirmasi ke bagian Kepegawaian SKPD PNS yang bersangkutan)
  • Bagaimana jika KPE telah hilang? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan ulang KPE yang telah hilang.
    1. Surat pengantar dari SKPD
    2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
    3. Fotocopy SK CPNS
    4. Fotocopy SK PNS
    5. Fotocopy Konversi NIP (jika memiliki) 
    6. Datang ke BKD Provinsi Papua Barat di jam dan hari kerja.
    7. Isi Formulir Pengajuan Penggantian/Cetak Baru KPE.
    8. Menunggu konfirmasi dari BKD (Setelah ada konfirmasi dari BKN dan KPE telah diterima BKD maka akan dikonfirmasi ke bagian Kepegawaian SKPD PNS yang bersangkutan)
  • Bagaimana jika data (NAMA/TANGGAL LAHIR/NIP) di KPE berbeda dengan Fakta ? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perbaikan data di KPE dan diterbitkan KPE baru.
    1. KPE Asli
    2. Fotocopy SK CPNS
    3. Fotocopy SK PNS
    4. Fotocopy Konversi NIP (jika memiliki)
    5. Datang ke BKD Provinsi Papua Barat di jam dan hari kerja
    6. Isi Formulir Pengajuan Penggantian/Cetak Baru KPE
    7. Menunggu konfirmasi dari BKD (Setelah ada konfirmasi dari BKN dan KPE telah diterima BKD maka akan dikonfirmasi ke bagian Kepegawaian SKPD PNS yang bersangkutan)
  • Bagaimana jika data (foto) di KPE berbeda dengan Fakta ? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perbaikan data (foto) di KPE dan diterbitkan KPE baru.
    1. KPE Asli
    2. Fotocopy SK CPNS
    3. Fotocopy SK PNS
    4. Fotocopy Konversi NIP (jika memiliki)
    5. Datang ke BKD Provinsi Papua Barat di jam dan hari kerja
    6. Isi Formulir Pengajuan Penggantian/Cetak Baru KPE.
    7. Foto ulang oleh petugas resmi untuk pengurusan KPE di BKD
    8. Menunggu konfirmasi dari BKD (Setelah ada konfirmasi dari BKN dan KPE telah diterima BKD maka akan dikonfirmasi ke bagian Kepegawaian SKPD PNS yang bersangkutan)

 Bagaimana jika KPE tertelan ATM ? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KPE yang telah tertelan ATM.

    1. Fotocopy KPE
    2. Melapor ke Bank BRI Cabang Manokwari di jam dan hari kerja dengan menyampaikan kronologis waktu kejadian dan lokasi kejadian
    3. Menunggu konfirmasi dari BRI Cabang Manokwari
  • Bagaimana jika KPE tidak bisa dipersonalisasi Bank ? Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi agar KPE bisa dipersonalisasi Bank.
    1. Fotocopy KPE
    2. Melapor ke Bank BRI Cabang Manokwari di jam dan hari kerja
    3. Menunggu konfirmasi dari BRI Cabang Manokwari